TATA TERTIB DEWAN

Administrasi

  PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SERANG

PROVINSI BANTEN

 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 KABUPATEN SERANG

NOMOR 1 TAHUN 2017

 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN SERANG

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG,

 

Menimbang    : 

  1. bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.

Mengingat : 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4010)
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang  (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10).
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang  (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44).

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :   PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

 

Pasal  I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 12 dan angka 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

  1. Gubernur adalah Gubernur Banten.
  2. Daerah adalah Kabupaten Serang.
  3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi  dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  6. Bupati adalah Bupati Serang.
  7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang.
  8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
  9. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum di Kabupaten Serang.
  11. Alat Kelengkapan adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Alat Kelengkapan lainnya.
  12. Komisi adalah Komisi-komisi didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang merupakan alat kelengkapan tetap.
  13. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang merupakan alat kelengkapan tetap;
  14. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang merupakan alat kelengkapan tetap.
  15. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang merupakan alat kelengkapan tetap;
  16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang merupakan alat kelengkapan tetap;
  17. Panitia Khusus selanjutnya disebut Pansus adalah Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap untuk melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, termasuk menangani masalah/urusan yang bersifat mendesak atau memerlukan penanganan segera.
  18. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
  19. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
  20. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
  21. Masa Sidang adalah Masa Kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama didalam Gedung DPRD.
  22. Masa Reses adalah kegiatan DPRD diluar masa sidang, yang dilakukan para Anggota DPRD diluar Gedung DPRD Kabupaten Serang dalam      1 (satu) Masa Sidang untuk   mengunjungi  daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
  23. Peraturan DPRD adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh DPRD dan mengikat secara umum dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
  24. Keputusan DPRD adalah adalah keputusan tertulis yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
  25. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan tertulis yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD.
  26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Serang yang dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
  27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  28. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
  30. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disingkat LKPj adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
  31. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Serang sebagai unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  32. Kelompok pakar atau tim ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
  33. Tenaga Ahli adalah seseorang yang karena keahliannya ditetapkan sebagai tenaga ahli untuk mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas fraksi.
  34. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai penyelenggaraan pemilihan umum.
  35. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Serang.
  36. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
  37. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  38. Hak  menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
  39. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, setelah huruf b ditambah huruf baru yaitu huruf c, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

 

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1

Tata Cara Pelaksanaan Hak Interpelasi

Pasal 12

(1)  Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi;

(2)  Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD;

(3)  Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

  1. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan;
  2. alasan permintaan keterangan; dan
  3. menindaklanjuti aspirasi masyarakat

 

  1. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

 

Paragraf IV

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 29

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf d diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

 

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum 

Pasal 40

(1)  Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

  1. Pimpinan;
  2. Badan Musyawarah;
  3. Komisi;
  4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  5. Badan Anggaran;
  6. Badan Kehormatan; dan
  7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

(2)  Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

(2a)Masa jabatan alat kelengkapan DPRD yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f paling lama 2½ (dua setengah) tahun.

(3)  Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

 

  1. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 45 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 45

(1)  Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

  1. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  2. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  3. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  4. menjadi juru bicara DPRD;
  5. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
  6. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
  7. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
  8. mewakili DPRD di pengadilan;
  9. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
  11. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

(2)  Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf h pimpinan DPRD mengadakan pembagian kerja diantara Ketua dan para wakil ketua.

(3)  Pembagian kerja antar Ketua dan para wakil ketua termasuk menghadiri rapat dalam alat kelengkapan DPRD.

(4)  Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

(5)  Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

 

  1. Ketentuan Pasal 54 Ayat (1), Ayat (2) diubah dan setelah Ayat (2) menambah 1 ayat baru, sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 54

(1)  Jumlah Komisi DPRD terdiri atas :

  1. Komisi I           : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
  2. Komisi II          : Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
  3. Komisi III         : Bidang Keuangan dan Aset ;
  4. Komisi IV         : Bidang Pembangunan

(2)  Pembidangan tugas masing – masing Komisi yaitu :

  1. Komisi I, Bidang Pemerintahan dan Hukum meliputi :
    • Administrasi pemerintahan umum;
    • ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
    • kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
    • pengawasan daerah;
    • kepegawaian dan pengembangan SDM;
    • hukum, perundang–undangan dan hak asasi manusia;
    • pemberdayaan masyarakat dan desa; 
    • kependudukan dan catatan sipil;
    • perpustakaan dan kearsipan;
    • perizinan, kerjasama dunia usaha dan penanaman modal;
    • komunikasi dan informatika;
    • pertanahan;
    • Statistik;
  2. Komisi II, Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi :
  •  
    • pendidikan dan budaya ;
    • kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
    • agama ;
    • kesehatan ;
    • sosial ;
    • koperasi, perdagangan dan industri;
    • pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
    • pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan;
    • ketahanan pangan dan perikanan.
  1. Komisi III, Bidang Keuangan dan Aset meliputi :
  •  
    • pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
    • perpajakan dan retribusi;
    • perusahaan daerah ;
    • badan layanan umum daerah;
    • perbankan, ekonomi dan koperasi.
  1. Komisi IV, Bidang Pembangunan meliputi 
  •  
    • pekerjaan umum dan penataan ruang;
    • perumahan dan kawasan permukiman;
    • ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
    • perhubungan;
    • lingkungan hidup;
    • perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan.

(3)  Perangkat Daerah atau lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi yaitu :

  1. Komisi I, meliputi :
    1. Sekretariat Daerah;
    2. Sekretariat Dewan;
    3. Satuan Polisi Pamong Praja;
    4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    5. Inspektorat;
    6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
    9. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
    10. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    11. Badan Pertanahan Kabupaten Serang
    12. Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang
  2. Komisi II, meliputi :
  •  
    1. Dinas Pendidikan & Kebudayaan;
    2. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
    3. Dinas Kesehatan;
    4. Dinas Sosial;
    5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
    6. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    7. Dinas Pertanian;
    8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
    9. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
    10. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang.
  1. Komisi III, meliputi :
  •  
    1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    2. Badan Pengelolaan Pajak Daerah;
    3. Sub Bagian BUMD pada Bagian Bina Program Sekretariat Daerah
    4. BUMD (PD. BPR Serang, PT. Serang Berkah Mandiri, PT. LKM Ciomas, PDAM Tirta Al Bantani Serang)
    5. Rumah Sakit dr. Dradjat Prawiranegara;
    6. Akademi Keperawatan Kabupaten Serang;
    7. Bank Jabar Banten;
    8. Bidang koperasi dan SKPD pengelola retribusi daerah.
  1. Komisi IV, meliputi :
    1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan;
    3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    4. Dinas Perhubungan;
    5. Dinas Lingkungan Hidup;
    6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

 

Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

 

Bagian Kelima

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 55

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

 

  1. Ketentuan Pasal 56 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 56

(1)    Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

(2)    Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.

(3)    Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD.

(4)    Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

 

  1. Ketentuan Pasal 57 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 57

(1)  Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2)  apabila prinsip musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dilakukan voting

(3)  Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan bukan sebagai anggota.

(4)  Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dicalonkan kembali.

(5)  Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

 

10.  Ketentuan Pasal 58 diubah, setelah huruf i menambah satu huruf yaitu huruf j, sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 58

Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas :

  1. menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
  2. koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
  3. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
  5. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program pembentukan peraturan daerah;
  6. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  7. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
  8. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
  9. mensosialisasikan Program pembentukan peraturan daerah bersama dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah.
  10. melakukan evaluasi peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama sama dengan Pemerintah Daerah.

 

  1. Ketentuan Pasal 59 diubah, setelah ayat (7) menambah ayat baru yaitu ayat (8) dan ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

 

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 59

(1)  Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

(2)  Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

(3)  Ketentuan mengenai teknis perimbangan keanggotaan, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

(4)  Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.

(5)  Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.

(6)  Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.

(7)  Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

(8)  untuk melaksanakan tugas harian Badan Anggaran, dipilih Ketua dan Wakil Ketua Harian Badan Anggaran oleh Anggota Badan Anggaran.

(9)  Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Harian Badan Anggaran paling lama 2½ (dua setengah) tahun.

 

  1. Ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (17), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

 

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 65

(1)      Jenis Rapat DPRD terdiri atas:

  1. rapat paripurna;
  2. rapat paripurna istimewa;
  3. rapat pimpinan DPRD;
  4. rapat fraksi;
  5. rapat konsultasi;
  6. rapat Badan Musyawarah;
  7. rapat komisi;
  8. rapat gabungan komisi;
  9. rapat Badan Anggaran;
  10. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  11. rapat Badan Kehormatan;
  12. rapat panitia khusus;
  13. rapat kerja;
  14. rapat dengar pendapat;
  15. rapat dengar pendapat umum; dan
  16. rapat koordinasi.

(2)      Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
(3)      Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
(4)      Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
(5)      Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
(6)      Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
(7)      Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
(8)      Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
(9)      Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
(10)  Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran dan dapat mendelegasikan kepada Ketua atau Wakil Ketua Harian Badan Anggaran.
(11)  Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
(12)  Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
(13)  Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
(14)  Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(15)  Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
(16)  Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.
(17)  Rapat koordinasi antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi terkait dengan kebijakan strategis.

 

  1. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 73

(1)    Waktu dan hari rapat DPRD :

a.  Pagi     :   Senin - Kamis, pukul 08.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB. Jum’at, pukul 08.00 WIB s/d pukul 11.00 WIB.   

b.  Siang  :   Senin - Kamis, pukul 13.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB. Jum’at, pukul 13.30 WIB s/d pukul 16.00 WIB.

(2)    Penyelenggaraan rapat di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan ;

(3)    Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD;

(4)    Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat DPRD dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD;

 

Pasal  II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang, 

 

Ditetapkan di       Serang

pada tanggal         21 April 2017

 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG,

 

 

 

 

M U H S I N I N


Profil Dewan