HAK dan KEWAJIBAN

Administrasi

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

 

  • Membentuk peraturan daerah bersama Bupati;
  • Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan APBD;
  • Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  • Memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Bupati;
  • Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  • Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  • Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  • Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  • Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN  UTAMA  DPRD :

  • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  • Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
  • Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  • Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  • Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  • Mentaati tata tertib dan kode etik;
  • Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  • Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  • Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
  • Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kedudukan DPRD sebagai lembaga Pemerintahan Daerah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama atau setara dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas.

 

Fungsi DPRD adalah sebagai berikut :

  • Fungsi Legislasi, membahas dan menetapkan Peraturan Daerah bersama – sama dengan Pemerintah Daerah / Kepala Daerah.
  • Fungsi Anggaran, membahas dan menetapkan APBD bersama – sama dengan Pemerintah Daerah / Kepala Daerah.
  • Fungsi Pengawasan, melaksanakan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang – undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD dan segala kebijakan Pemerintah Daerah.


Profil Dewan