Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Serang Ke Bangka Belitung

administrator 01 Oktober 2017

Lokasi :

DPRD Bangka Belitung

Tujuan :

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Serang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi (legislation), fungsi anggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan (controlling). Disampin

Dasar Hukum :

Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakya

Peserta :

8 (delapan) orang Anggota Komisi I DPR RI, didukung oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR RI, 1 (satu) orang Penghubung Departemen  Pertahanan, dan 1 (satu) orang Penghubung Departemen Komunikasi dan Informatika

Gambaran Lokasi :

a. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 dengan ibukota Provinsi Pangkal Pinang mempunyai wilayah seluas 81.724,54 Km2  , yang terdiri dari :
•    Luas Daratan adalah 16.423,540 Km2  atau 20,10%
•    Luas Perairan adalah 65.301 Km2  atau 79,90 %
Dengan luas daratan yang hanya 20%, Provinsi Bangka Belitung  merupakan wilayah kepulauan, dimana pulau besar berjumlah 2 buah dan pulau kecil berjumlah 256 buah.
b. Visi dari Provinsi Bangka Belitung ialah terwujudnya Negeri Serumpun Sebalai yang sejahtera melalui pemerintahan yang amanah dengan meningkatkan kualitas masyarakat serta memberdayakan semua potensi daerah secara arif dan berwawasan lingkungan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi yang berkembang dan tumbuh rukun serta harmonis. Keharmonisan tersebut dapat dijadikan contoh bagi provinsi lain dalam membina kerukunan sesama anggota masyarakat.
d. Kondisi keamanan di Provinsi Bangka Belitung saat ini cukup aman dan terkendali, hal ini ditandai dengan keadaan yang cukup baik ekonomi dari masyarakat di Provinsi Bangka Belitung, yang sebagian besar mengandalkan penghasilan dari hasil laut, penambangan pasir timah. Namun untuk kegiatan  usaha penambangan timah inkonvensional di Bangka Belitung sebagai andalan ekonomi masyarakat  merupakan suatu permasalahan yang cukup dilematis dan kontradiktif bagi Pemerintahan Daerah setempat. Ini dikarenakan disatu sisi sebagai roda penggerak ekonomi bagi masyarakat Bangka Belitung, namun disisi lain  kegiatan tersebut mengancam dan merusak lingkungan hidup dan stabiltas alam Bangka Belitung. Hal tersebut memang harus dicarikan jalan keluar yang terbaik dan saling menguntungkan (mutual solution) semua pihak.
d. Keadaan keamanan yang terkendali di Provinsi Bangka Belitung  ini tidak terlepas dari hubungan yang berjalan baik dan harmonis diantara Kepala Daerah dengan para jajaran MUSPIDA (Ketua DPRD, Danrem, Kapolda dan Kajati, serta Ketua Pengadilan Tinggi), dan seringnya dilakukan rapat MUSPIDA dan secara insidentil dilakukan juga rapat MUSPIDA sesuai dengan skala permasalahan yang dihadapi.

Latar Belakang :

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia Nomor : 31/PIMP/III/2005-2006 tanggal 16 Maret 2006  tentang  Penugasan  kepada  Anggota Komisi I s/d Komisi XI dan Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2005 – 2006, Komisi I DPR RI  telah melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  pada tanggal 24 s.d 27  April 2006  yang terdiri dari 8 (delapan) orang Anggota Komisi I DPR RI, didukung oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR RI, 1 (satu) orang Penghubung Departemen  Pertahanan, dan 1 (satu) orang Penghubung Departemen Komunikasi dan Informatika.

Isi Laporan :

BIDANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG :  1.    Kegiatan Tambang Inkovensional (TI) yang sampai saat ini dilakukan masyarakat daerah menjadi suatu permasalahan bagi Pemerintah Daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan dalam melakukan penertiban TI dikhawatirkan akan berbenturan dengan tuntutan kebutuhan mendasar rakyat, hal ini berpotensi dapat

Kesimpulan :

Demikian laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Bangka Belitung dalam Reses Masa Persidangan III Tahun 2005 - 2006. Laporan tersebut  menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dibidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri dan Informasi di dalam  menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.